Kepala Kampung Wajib Masuk Dalam Peserta BPJS

 

Bintuni,sorotpapua.net – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Teluk Bintuni dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan bekerja sama untuk mendata masyarakat Teluk Bintuni yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Sekitar 3.100 sekian ASN dan Tenaga Honorer dan Aparat Kampung serta Kepala Kampung sebagian sudah terdaftar dan sebagian lagi belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Serta ada 7.000 masyarakat Teluk Bintuni yang bayar mandiri  baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 itu masih ada tunggakan.

Sehingga beberapa OPD terkait Pemda Teluk Bintuni dan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari melakukan bersama-sama melakukan pertemuan dalam Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama di Kabupaten Teluk Bintuni Semester II Tahun 2023, Rabu (13/9/2023)

Dalam Forum tersebut pengarahnya Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT, Ketuanya Sekda Teluk Bintuni dan anggotanya BPJS Kesehatan serta beberapa perangkat daerah yang ada di kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam pertemuan forum tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda Teluk Bintuni Ir. I.B. Putu Suratna, MM

Dalam pertemuan itu diikuti para pimpinan OPD terkait Pemda Teluk Bintuni diantaranya Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, BPKAD, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, BKPP, Dinas Dukcapil.

Plh Sekda Teluk Bintuni Ir. I.B Putu Suratna kepada wartawan disela-sela pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama di Kabupaten Teluk Bintuni, mengatakan bahwa Forum pengarahnya Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT, Ketuanya Sekda, dan anggotanya BPJS Kesehatan dan beberapa perangkat daerah yang ada di kabupaten Teluk Bintuni.

“Pertemuan Forum ini kita laksanakan 2 tahun sekali hanya untuk melihat pertama besaran BPJS Keserhatan kita di Bintuni seperti apa?. Kemudian langka berkaitan dengan kebesaran BPJS karena pada bulan Maret Tahun 2023 kita telah mendapatkan penghargaan Oase Award di Jakarta yang diterima langsung oleh Bupati Teluk Bintuni.

Sehingga kita wajib mempertahankan itu, dengan melihat kebesaran yang telah dipaparkan BPJS Kesehatan itu kalau bisa kebesaran Masyarakat yang menjadi peserta BPJS ini   meningkat dari tahun lalu.

Maka konsekuaensinya kita akan memantau beberapa masyarakat yang belum masuk dalam BPJS Kesehatan seperti tenaga honor berdasarkan data yang ada banyak yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu ada juga aparat kampung dan kepala kampung yang belum jadi peserta BPJS sedangkan mereka itu wajib masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dimana tujuan dari kegiatan ini kita kembali mendata besarnya masyarakat yang masuk menjadi peserta BPJS,” ungkap Putu Suratna.

Lanjut Plh Sekda Teluk Bintuni itu bahwa kedua ada beberapa regulasi yang harus Pemda Teluk Bintuni  buat dalam rangka menunjang kebesaran BPJS Kesehatan termasuk tenaga honor ini perlu buat Perbup atau Peratuaran Bupati.

“Kemudian bagaimana mekanisme pembayarannya karena aturannya 1 persen merupakan tanggung jawab pekerjanya atau honorernya. Dan 4 persen tanggung jawab pemerintah atau pemberi kerja. Itu semua harus diatur dalam regulasi.

Dan menyangkut klaim BPJS Kesehatan ini sudah banyak dijelaskan Kepala BPJS Cabang Manokwari bagaimana mekanisme klaim BPJS apa persyaratannya.

Nah,dari hasil pertemuan ini kita harus menindaklanjuti beberapa hal yang menjadi keputusan dari forum pertemuan ini. Yaitu yang pertama kita harus menyiapkan regulasi berkaitan dengan 3 (tiga) regulasi yang harus kita buat kemudian kita harus mendata karena ada masyarakat kita yang belum terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Pendataan  sekarang ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kita berkolabosi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pendataan ini.

Karena menyangkut NIK ini agak susah dimana harus punya otoritas memberikan layanan itu.

Dan dari Dukcapil sampaikan mudah-mudahan tahun ini ada inovasi NIK sehingga  bisa dipublikasi dengan akses secara umum,” papar Suratna.

Plh. Sekda yang kesehariannya menjabat Asisten II Pembangunan dan Perekonomian Sekda Teluk Bintuni itu juga menuturkan bahwa ada beberapa hal yang perlu disiapkan ada SOP, ada pertaurannya kemudian tahun ini bisa diakses.

“Dengan adanya data ini nantinya BPJS Kesehatan akan melihat mana sebenarnya Masyarakat Bintuni yang belum menjadi peserta BPJS dan mana yang sudah menjadi peserta BPJS.

Jadi,yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan inilah yang akan diupayakan menjadi peserta BPJS yang akan kita sisir statusnya seperti apa kalau misalnya dia pegawai atau honor Pemda maka kita wajibkan untuk masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan kebijakan Pemda Teluk Bintuni tentang Kesehatan gratis.

Dimana semakin banyak sebagai peserta-layanan BPJS Kesehatan maka kita juga bisa mengklaim layanan-layanan BPJS yang ada.

Kemudian ini juga memberikan jaminan ke Masyarakat baik dia berobat ke Bintuni maupun rujukan keluar Bintuni itu nanti ada klaim dan peran pemerintah daerah kalau transportasi udara tidak ditanggung oleh BPJS nanti Pemda yang menanggung itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kita perlu lihat lagi berkaitan dengan pelayanan Kesehatan gratis yang sudah diterapkan Pemda Bintuni sudah sejak lama.

Mana yang menjadi tanggung jawab Pemda dan mana yang menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan itu nanti akan dituangkan dalam regulasi tersebut,” terang Putu Suratna.

Sementara ditempat yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari dr. Dwi Sulistyono Yudo menjelaskan bahwa baru saja selesai pertemuan Forum yang melibatkan beberapa OPD Teluk Bintuni yang dipimpin oleh Plh. Sekda atau Asisten II Sekda Teluk Bintuni.

“BPJS Kesehatan merespon setinggi-tingginya komitmen Pemda Teluk Bintuni untuk menjamin Kesehatan Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni agar tetap terjaga dalam penjaminan JKM.

Kalau warganya sudah didaftar JKM dan ini warga asli Teluk Bintuni yang ber KTP Teluk Bintuni. Dimana saat sakit tidak lagi memikirkan saya biayanya dari mana.

Karena sudah pasti dijamin oleh Pemda dalam hal ini iuarannya dibayar ke BPJS Kesehatan lalu BPJS Kesehatan membayar klaimnya ke Paskes atau rumah sakit atau ke Puskesmas.

Jadi yang dilayani BPJS Kesehatan yaitu semua sekmen yaitu ada 2 (dua) sekmen yaitu Masyarakat dan PNS dibantu dari pemerintah yang kita sebut PBIJK yang bersumber dari APBN.

Kemudian sekmen kedua kita sebut non PBI yang lain-lainnya seperti PNS, TNI, Polri, Badan Usaha dan masyarakat umum yang membayar mandiri. Kalau kita melihat angka BPJS Kesehatan Teluk   sudah mencapai 95 persen.

Statusnya sudah UAC NONKNON nama lainnya UAC Open tetapi kalau melihat kenyataan dan realita masih ada beberapa Masyarakat yang belum terdaftar itu yang kita kejar bersama-sama yaitu salah satunya adalah pegawai honorer Pemda Teluk Bintuni.

Dimana berdasarkan data honorer yang kami terima sebanyak 3.100 sekian itu yang belum terdaftar. Kemudian ada lagi aparat dan kepala kampung sebagian sudah dan sebagian lagi belum.

Maka Sebagian yang belum ini tetap kita upayakan atau optimalkan untuk didaftar jasi peserta BPJS Kesehatan serta ada beberapa Masyarakat lain contoh ada 7.000 masyarakat bayar mandiri kelas 1, 2 maupun 3 itu masih ada tunggakan.

Itu sama-sama kita optimalkan supaya mereka tetap terjamin. Target kita ikut target nasional di atas 95 persen dan target nasional pada tahun 2024 targetnya di atas 98 persen.

Maka sama-sama target nasional juga kita terapkan di daerah.

Dengan adanya dukungan Pemda Teluk Bintuni maka BPJS Kesehatan ini sangat bermanfaat dan luar biasa kalau diacungi jempol 2 jempol tidak cukup kalau bisa 4 jempol karena saking bagusnya.

Terkait hal itu kami berterima kasih kepada Pemda Teluk Bintuni yang sudah memberikan dukungan kepada Masyarakatnya,” tutup Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *