Erupsi Gunung Marapi 2025: Bencana Alam yang Jadi Isu Nasional
Erupsi Gunung Marapi pada 27 Agustus 2025 di Sumatera Barat kembali mengingatkan Indonesia pada betapa rawannya negeri ini terhadap bencana alam. Kolom abu setinggi 2.000 meter mengejutkan warga sekitar, memaksa evakuasi, serta menimbulkan gangguan penerbangan di wilayah Sumatra.
Namun, erupsi kali ini tidak hanya berdampak pada sektor geologi. Erupsi Gunung Marapi 2025 dengan cepat menjadi isu politik nasional. Kritik terhadap lambatnya respons pemerintah daerah dan pusat menyeruak di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan kesiapan mitigasi bencana di Indonesia meski sudah berulang kali menghadapi kejadian serupa.
Dari posko pengungsian hingga gedung parlemen, erupsi ini membuka perdebatan tentang tata kelola kebencanaan. Apakah anggaran penanggulangan bencana sudah dialokasikan dengan benar? Apakah komunikasi pemerintah cukup jelas untuk memberi rasa aman bagi warga? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menjadi sorotan publik.
◆ Politik Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana
Indonesia adalah negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Namun, setiap kali terjadi letusan, masalah yang sama selalu muncul: evakuasi terlambat, logistik terbatas, dan koordinasi pemerintah yang tidak sinkron. Erupsi Gunung Marapi 2025 kembali membuka luka lama ini.
Pemerintah daerah Sumatera Barat mengaku kekurangan dana untuk penanganan cepat, sementara pemerintah pusat menegaskan sudah menyalurkan anggaran melalui BNPB. Perdebatan ini memperlihatkan adanya celah dalam tata kelola keuangan bencana yang sering membuat masyarakat menjadi korban.
Di parlemen, beberapa anggota DPR mengkritik Kementerian Keuangan yang dianggap terlalu lamban mencairkan dana darurat. Sementara itu, pihak oposisi menuding pemerintah tidak belajar dari bencana sebelumnya seperti erupsi Semeru dan Merapi. Politik kebijakan bencana akhirnya menjadi topik hangat, seolah bencana alam dijadikan arena tarik-menarik kepentingan.
◆ Dampak Sosial dan Tekanan Ekonomi
Selain isu politik, erupsi Gunung Marapi 2025 juga memukul kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Ribuan warga yang mengandalkan pertanian harus kehilangan lahan karena tertutup abu vulkanik. Pasar-pasar lokal sepi, dan distribusi bahan pokok terhambat karena jalur transportasi terganggu.
Di posko pengungsian, kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, dan obat-obatan menjadi isu utama. Banyak warga mengeluh bantuan tidak merata, sementara anak-anak harus kehilangan kegiatan belajar karena sekolah ditutup.
Situasi ini menambah tekanan terhadap pemerintah daerah. Publik menuntut agar pejabat tidak hanya berfoto di lokasi bencana, tetapi juga memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan transparan.
◆ Peran Media Sosial dan Opini Publik
Era digital membuat erupsi Gunung Marapi 2025 tidak hanya jadi berita lokal, tapi langsung viral di tingkat nasional. Video letusan, foto pengungsian, dan keluhan warga membanjiri media sosial. Hashtag #MarapiErupsi dan #SiagaBencana menduduki trending topic.
Media sosial juga menjadi wadah kritik publik. Banyak warganet menyindir pejabat yang dianggap lebih sibuk mengeluarkan pernyataan politis daripada turun langsung memberi solusi. Namun, di sisi lain, media sosial juga memicu solidaritas. Relawan, komunitas mahasiswa, dan NGO menggunakan platform digital untuk menggalang dana dan menyalurkan bantuan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bencana alam kini selalu punya dimensi politik digital. Pemerintah tidak hanya diuji di lapangan, tetapi juga di ruang opini publik online.
◆ Politik Bencana: Antara Solidaritas dan Panggung Politik
Bencana alam seringkali dijadikan panggung politik. Tidak sedikit pejabat yang memanfaatkan momentum erupsi untuk menunjukkan kepedulian, meski publik menilai sebagian hanya pencitraan.
Dalam kasus erupsi Gunung Marapi 2025, beberapa tokoh nasional langsung terbang ke Sumatera Barat untuk meninjau lokasi. Ada yang benar-benar membantu, namun ada pula yang dianggap hanya mencari panggung. Kritik ini semakin memperkeruh suasana politik.
Meski demikian, di balik semua drama politik, solidaritas masyarakat tetap menjadi faktor utama yang menolong para korban. Relawan lokal, komunitas agama, hingga mahasiswa bergerak cepat, membuktikan bahwa kekuatan rakyat seringkali lebih nyata dibanding birokrasi yang lambat.
Penutup
Erupsi Gunung Marapi 2025 adalah pengingat bahwa bencana alam di Indonesia selalu memiliki dimensi politik. Selain soal mitigasi, erupsi ini membuka perdebatan tentang tata kelola anggaran, transparansi kebijakan, hingga respons pejabat publik.
Refleksi ke Depan
Jika pemerintah ingin menghindari kritik berulang, penanggulangan bencana harus benar-benar dijadikan prioritas, bukan sekadar retorika. Erupsi Gunung Marapi 2025 seharusnya menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola bencana di Indonesia.
