Jakarta,sorotpapua net – Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) atas dugaan pelanggaran etik dalam Pilkada PBD. Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu disampaikan ke DKPP RI pada Kamis, 30 Januari 2025, Pukul 15.20 WIB dengan Nomor : 85/02-30/SET-02/I/2025. Hal…
Jakarta,sorotpapua.net – Kuasa Hukum Nomor Urut 1,Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (ARUS)Yohanes Akwan, SH., MAP., menegaskan Diduga ada konspirasi sistematis dalam proses pencalonan kliennya pada Pilkada Papua Barat Daya 2024 lalu .Hal ini disampaikan dalam sidang sengketa Pilkada dengan nomor perkara 276/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu,Tim Hukum membantah dalil yang disampaikan oleh Termohon,…
Pekanbaru,sorotpapua net – Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 akan dirayakan di Provinsi Riau pada 6 hingga 9 Februari 2025 mendatang. Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Dr. Rahman Hadi, M.Si., menyampaikan rasa bangga dan dukungannya terhadap pelaksanaan HPN 2025 yang akan diselenggarakan di Pekanbaru. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum…
Jakarta,sorotpapua.net – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa pemilihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (16/1/2025). Sidang sengketa PHPU Gubernur dengan pemohon Paslon Cagub-Cawagub nomor urut 1 Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw dipimpin Ketua MK Prof. Dr Suhartoyo sebagai ketua majelis hakim konstitusi panel…
Bintuni,sorotpapua.net – Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti, Yohanis Akwan mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meninjau ulang seluruh izin operasional Tempat Hiburan Malam/bar di Teluk Bintuni Peninjauan ini menurut Akwan sangat penting dan mendesak menyusul sejumlah insiden yang mencoreng citra daerah. “Pada 2020, ada kasus…
Sorong,sorotpapua.net – Tim Hukum Paslon ARUS,Yohanis Akwan menduga Penyelenggara pemilu di Papua Barat Daya (PBD) tidak netral, sehingga menyebabkan urbanisasi pemilih yang berdampak pada hilangnya hak konstitusional pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Abdul Faris Umlati (AFU) dan Petrus Kasihiw, yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Ditegaskan Akwan, ketidaknetralan ini bermula sejak keputusan Majelis Rakyat…
