Hirup Pikuk Pemilukada Hari Ini Bukan Hal Baru di Papua,Ini Adalah Proyek Gagal Yang Diceritakan Kembali Oleh MRP

Sorong,sorotpapua.net -Ketua DPD Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Provinsi PBD(ICAKAP),Paulinho Tawer, ST., MT) menegaskan,administrasi pencalonan merupakan proses hukum positif bukan logika atau narasi kosong. Disinilah proyek hukum akan dipertonton dalam membolak balik fakta dengan berdalil pada pasal dan ayat hukum.

Untuk itu,dalam kesempatan ini saya ingin menekankan beberapa poin penting tentang Pemilukada di Provinsi Papua Barat Daya diantaranya:

Untuk itu poin pertama,kedaulatan tertinggi demokrasi ada ditangan rakyat. Berikan sepenuhnya ke rakyat yang akan menentukan pemimpi terbaiknya melalui Pemilukada tanggal 27 November 2024 mendatang

Kedua,hirup pikuk hari ini bukan hal baru dalam pemilukada Provinsi Papua sejak 2006.Sehungga ini adalah PROYEK GAGAL yang diceritakan kembali oleh MRP. Tidak ada yang luar biasa selain menghabiskan Uang rakyat.

Ketiga,persoalan masyarakat PBD bukan ditentukan oleh pemilihan gubernur. Namun masih banyak yang membutuhkan energi para stake holders pemimpin papua.

Poin ke-empat,jangan karena keegoismean sektoral membuat proses pemilukada berlarut dan mengorbankan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dan poin kelima adalah, para pemimpin itu alat pelayanan masyarakat bukan perampas kekuasaan rakyat”tegas Tawer

Ditambahkan Tawer bahwa,narasi OAP dan non OAP yang dibangun hari ini membuat adanya rasa minder antara turunan asli dan turunan peranakan.

” Jumlah kita sudah sedikit untuk menjaga kedaulatan OAP namun karena politik membuat kita makin kecil. Kondisi ini harus diselamatkan dengan memberikan penguatan solidaritas dan bela rasa”

Sadar dan tidak sadar kita mulai memilah dan memilih dalam pemilihan antara OAP dan Non OAP. Ini masalah yang tentu merugikan para CAKADA”tutup Tawer